Ratusan Kumbang Tanduk Tak Berdokumen ditahan di Bandara

Petugas Badan Karantina Indonesia (Barantin) di  Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, mencegah/menahan pengiriman kumbang tanduk. Komoditas kumbang tanduk awetan sebanyak 818 ekor tersebut tanpa dokumen karantina hendak dilalulintaskan ke Jakarta. 

Petugas periksa komoditas kumbang tanduk

“Kami mencegah sebanyak 818 ekor kumbang tanduk yang hendak dibawa penumpang ke Jakarta, karena tidak dilengkapi dokumen kesehatan dari daerah asal. Dokumen ini sebagai jaminan kesehatan bagi komoditas yang dilalulintaskan dan penting guna mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan karantina (HPHK). Selain itu juga harus dilengkapi dokumen persyaratan lainnya," ujar Plt. Kepala Karantina Bengkulu Iswan Harianto dalam siaran pers di Bengkulu, Jumat (25/4). 

Iswan lebih lanjut menjelaskan, Karantina memastikan keamanan komoditas sesuai persyaratan sebelum melalulintaskannya dan turut serta dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Pihaknya mengajak partisipasi aktif masyarakat untuk turut serta menjaga sumber daya alam hayati, salah satunya dengan lapor karantina. 

“Karantina Bengkulu secara proaktif mengimbau masyarakat dan para pelaku usaha untuk selalu mematuhi aturan terkait pengiriman hewan dengan lapor karantina. Demi melindungi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem hewan serta sumber daya hayati secara menyeluruh di Bengkulu," imbuhnya.

Sesuai arahan Kepala Barantin Sahat M. Panggabean pada awal tahun, Iswan menyebutkan, terdapat empat fokus Barantin dalam penguatan sumber daya hayati untuk mendukung program prioritas nasional. Keempat fokus tersebut, yaitu pertama biosekuriti, keamanan hayati ('biosafety'), dan pertahanan hayati ('biodefense'); kedua  keanekaragaman hayati ('biodiversity'); ketiga deteksi pencegahan dan respon penyakit asal hewan, produk rekayasa genetik, penularan resistensi antimikroba dengan pendekatan 'One Health'; dan keempat ketertelusuran atau 'traceability' yang berkelanjutan. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Imelda Kartini Tefi, beliau mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan sebagai bentuk penerapan biosekuriti, pengawasan di pelabuhan, bandara, dan kawasan perbatasan. 

“Kegiatan pengawasan kami lakukan untuk mendukung biosekuriti yang melibatkan pengelolaan risiko masuk, keluar, dan penyebaran hama atau penyakit melalui regulasi, inspeksi, dan sistem pengawasan di titik-titik kritis, seperti pelabuhan, bandara, serta kawasan perbatasan,” kata Imelda.

“Hal ini sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan bahwa untuk melalulintaskan media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal. Sementara sanksi yang dapat dijatuhi berdasarkan Pasal 88 adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah,” pungkasnya.